BPTP Maluku Hadiri Penandatangan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Bertempat di Kantor Gubernur Maluku, Senin 3 Februari 2020. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku yang diwakili oleh Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan dan Pengkajian Maryeke. J. Van Room, SP, M.Si bersama Staf menghadiri penandatangan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengentasan kerawanan pangan dan stunting di Provinsi Maluku. Penandatangan dilakukan oleh Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail selaku Pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Agung Hendriadi. M. ENG

Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Murad Ismail mengucapkan selamat datang kepada Bpk Agung Hendriadi selaku kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan rombongan yang telah mengunjungi Provinsi Maluku dalam rangka tugas dan amanah penting untuk rakyat Maluku.

Sebagai daerah kepulauan, pembangunan koneksi antar pulau menjadi aspek penting dalam meningkatkan akses pangan masyarakat. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.ENG  yang hadir dalam rakor menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam bentuk program-program yang bersinergi di tingkat lapangan. Pemerintah daerah harus optimal mengambil peran dalam kerja bersama ini.  Ditambahkan Agung, pada tahun 2020, selain fokus pada pengentasan daerah rentan rawan pangan, BKP juga fokus pada upaya penurunan stunting. Wilayah yang rentan rawan pangan biasanya angka prevalensi stuntingnya tinggi, karena pemenuhan kecukupan pangan dan gizi ditentukan oleh ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam kesempatan tersebut mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku untuk melaksanakan tugas sesuai target yang ditetapkan yaitu menghapus kemiskinan,  meningkatkan kesejahteraan, melindungi dan mengelola sumber daya alam Maluku secara bijak, agar memberi manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Murad juga menyampaikan komitmennya untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan di wilayahnya dengan memperhatikan pembangunan koneksi antar pulau untuk meningkatkan akses pangan masyarakat.