• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • (0911) 322664

Komitmen Kementerian Pertanian Terhadap Kedaulatan Pangan

Pemerintahan Jokowi – JK menitikberatkan pada upaya kedaulatan pangan. Pemenuhan kedaulatan pangan tersebut tertuang dalam nawacita yang menjadi komitmen dan perhatian serius, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Pelaksanaan program mewujudkan kedaulatan pangan tersebut tidak hanya sebatas pada slogan nawacita saja. Implementasi di lapangan yang dipimpin oleh Menteri Andi Amran Sulaiman menghasilkan pencapaian yang mengejutkan. Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah seolah menjawab berbagai kendala yang dihadapi oleh petani dalam meningkatkan produksi pangan khususnya padi dan jagung. Perbaikan irigasi sebanyak 3.05 juta ha mampu dikerjakan dalam waktu 1,5 tahun dari target 3 tahun, penyediaan alsiantan 180 ribu unit (naik 2.000%), asuransi pertanian 674.650 ha (naik 100%), dan pembangunan embung, longstorage dan dam-parit mencapai 3.771 unit serta pengembangan benih unggul 2 juta ha.1)

Hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut langsung dirasakan dengan mewujudkan swasembada beras di tahun 2016, peningkatan berbagai produksi pangan strategis, tata niaga pangan yang efisien, impor pangan menurun, dan meningkatnya kepuasan dan kesejahteraan petani2). Sebagai gambaran, produksi padi di awal pemerintahan Jokowi – JK pada tahun 2014 berjumlah 70.8 jt ton. Pencapaian swasembada beras diperoleh pada tahun 2016 dengan hasil produksi sebesar 79.1 jt ton. Komoditas jagung juga mengalami peningkatan produksi dari 19 juta ton di tahun 2014 meningkat menjadi 23,2 juta ton di tahun 20163).

Pencapaian tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk menjadi lumbung pangan di tahun 2045. Terdapat 11 komoditas strategis yang menjadi target swasembada bahkan menjadi komoditas eksport untuk mewujudkan mimpi lumbung pangan tersebut. Sebelas komoditas tersebut yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabai, bawang, terigu dan minyak goreng.4)

Pencapaian swasembada pangan khususnya beras  tidaklah istimewa jika hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Komoditas beras memiliki suatu sistem agribisnis yang terdiri dari sub-sistem hulu, on farm, subsistem pengolahan, subsistem hilir, dan subsistem penunjang. Kesemua pihak dalam subsistem tersebut memiliki kepentingan terhadap pencapaian swasembada pangan. Peningkatan produksi  beras tidak mempengaruhi kesejahteraan petani jika margin keuntungan tidak berpihak kepada petani. Padahal, petani memiliki resiko yang paling tinggi dibandingkan pelaku usaha lain dalam sistem agribisnis beras. Petani harus berhadapan langsung dengan ketidakpastian iklim dan serangan hama penyakit yang kapan saja bisa menurunkan produksi atau menggagalkan panen.

Kendala pembagian margin yang tidak seimbang telah banyak dikemukakan oleh berbagai peneliti. Bahkan dampak dari ketimpangan margin beras tersebut dapat dirasakan baik petani maupun konsumen. Petani mengeluh turunnya harga saat panen raya, sedangkan konsumen mengeluh kenaikan harga bahan pokok hampir disetiap tahun. Hal ini disebabkan oleh disparitas harga yang lebar sehingga terjadi ketimpangan antara harga tingkat petani dengan konsumen5)

Pada akhir-akhir ini, isu HPP menjadi hangat di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan reaksi dari  pemerintah yang mulai menertibkan sistem agribisnis beras pada sub sistem hilirnya. Bagaimana pun, harga penjualan gabah di tingkat petani sangat efektif untuk meningkatkan produksi dan tujuan kebijakan kesejahteraan petani6). Tindakan pemerintah melalui satgas pangan tersebut merupakan tindakan yang belum pernah dilakukan pada pemerintah sebelumnya.

Masyarakat sebaiknya menyerahkan kasus ini kepada hukum yang berlaku dengan terus berharap bahwa hasil dari kasus ini memberikan dampak yang lebih baik dan lebih penting untuk dievaluasi, yakni penyebaran margin keuntungan dari bisnis beras. Kasus yang menimpa PT IBU merupakan bagian kecil dari bisnis beras (1% dari total kebutuhan beras nasional)7) karena menyangkut beras premium. Permasalahan perbaikan bisnis beras tentunya lebih besar dibandingkan dengan kasus PT IBU saat ini. Namun, setidaknya langkah ini merupakan langkah awal komitmen pemerintah untuk memerangi kartel dan pihak yang bermain dibalik ketimpangan harga antara petani dan konsumen.

Masyarakat tidak perlu berpolemik terhadap harga beras premium7). Beras premium non premium dibedakan berdasarkan fisik derajad sosoh, butir patah, dan menir.8) Beras premium tampak lebih putih karena memiliki derajad sosoh 100%, artinya semua kulit ari yang banyak mengandung vitamin B akan hilang. Sedangkan kandungan nutrisi beras premium dan non premium memiliki kandungan yang sama yakni sebesar 180 Kkal energi, 3 gr protein, 0.3 gr lemak, dan 39,8 gr karbohidrat di setiap 100 gr beras.9)

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah terdiri dari subsidi input dan output. Subsidi input berupa subsidi benih sekitar 1,3 triliun dan subsidi pupuk 31,2 triliun. Selain itu, pemerintah  juga memberikan bantuan pupuk, benih, pestisida, asuransi pertanian, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi kepada petani yang besarnya puluhan triliun10). Pemerintah menginginkan subsidi  tersebut benar-benar tepat sasaran bermanfaat bagi petani dan memang telah terbukti meningkatkan produksi gabah secara signifikan. Tentunya penjabaran tersebut bukanlah mengacu kepada PT IBU, namun secara keseluruhan dari sistem agribisnis beras di Indonesia. Pemerintah berupaya menyingkap permasalahan ketidakstabilan harga beras meskipun secara perhitungan jumlah pasokan mencukupi kebutuhan.

Sebagai penutup, pemerintah berkomitmen melakukan kedaulatan pangan dengan kebijakan – kebijakan yang telah terbukti meningkatkan produksi pada jangka pendek. Niat baik pemerintah dalam mewujudkan lumbung pangan dan memperbaiki ketimpangan harga sepatutnya didukung oleh semua masyarakat untuk mewujudkan pembangunan sistem agribisnis beras yang berpihak kepada petani.

Referensi:

1)    http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/799/2017/01/03/17/26/53/Indonesia%20Wujudkan%20Kedaulatan%20Pangan

2)    http://www.rmol.co/read/2017/05/11/291099/Kementan-Apresiasi-Peran-Petani-Dalam-Mencapai-Swasembada-Beras-

3)    Hermanto. 2017. Prediksi Kemandirian Pangan 2018-2030: padi, Jagung, dan Kedelai. Bahan FGD tentang “Kemandirian Pangan Nasional”. Bogor 28 Juli 2017.

4)    http://economy.okezone.com/read/2017/06/05/320/1707625/catat-11-komoditas-strategis-modal-indonesia-jadi-lumbung-pangan-dunia

5)    http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/JURNAL-DONI.pdf

6)    http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46815/2011sas_Ringkasan.pdf?sequence=6&isAllowed=y

7)    http://m.liputan6.com/news/read/3039488/ylki-sebut-harga-beras-pt-indo-beras-unggul-masih-normal?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Top

8)    https://m.tempo.co/read/news/2014/03/20/090564008/indonesia-punya-berbagai-beras-premium

9)    https://food.detik.com/read/2014/05/12/181830/2580595/900/beras-premium-kandungan-nutrisinya-tak-berbeda-dengan-beras-biasa

10) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3573265/penjelasan-lengkap-mentan-soal-kasus-beras-pt-ibu